MENELISIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PASAL 335 KUHP TENTANG PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN


Sumber Foto: http://liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/04/mahkamah-konstitusi.jpg#

Mendengar Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sebahagian dari kita akan langsung teringat dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenang. Memang, dalam KUHP ketentuan Pasal 335 KUHP masuk dalam Bab XVIII tentang “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain”. Namun, secara spesifik, pasal ini mengatur tentang Perbuatan Tindak Menyenangkan.

Sesungguhnya, tidak ada yang istimewa dari pasal ini. Penulis sendiri berpendapat, dalam KUHP tidak mengenal pasal istimewa atau tidak istimewa, namun kita sama-sama tahu bahwa Pasal 335 KUHP ini dalam dunia hukum sering disebut sebagai pasal karet. Entah siapa yang pertama sekali menyebut istilah ini, namun kini telah dikenal luas dalam dunia hukum.
Kenapa pasal ini disebut pasal karet? Hal ini dikarenakan, Pasal 335 KUHP sering digunakan oleh polisi untuk menjerat seseorang yang sebenarnya perbuatannya tidak jelas. Misalnya, seseorang mengejek orang lain, orang tersebut tidak terima, lalu melaporkan ke polisi. Polisi dengan gampangnya menggunakan Pasal 335 KUHP ini untuk menjerat si terlapor. Contoh lain, si A memiliki seorang tetangga yang bernama si B. Menurut si A, si B sering menyuci pakaian di depan rumahnya yang berupa gang sempit yang biasa dilalui si A. Karena merasa terganggu, si A melaporkan si B ke polisi, lagi-lagi polisi menggunakan pasal ini untuk menjerat si B.
Tentu saja, contoh-contoh di atas terdengar sangat konyol, namun demikianlah kenyataan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Sehingga kita, sebagai pengacara sering kali harus berdebat dengan penyidik terkait penggunaan Pasal 335 KUHP ini. Padahal jika kita mencermati isi Pasal 335 KUHP khususnya ayat (1) butir 1, yang menyatakan sebagai berikut:
“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”
Jika kita cermati, Pasal 335 KUHPmemiliki beberapa unsur, misalnya unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesesuatu”, “dengan memakai kekerasan”. Namun seringkali, penyidik hanya fokus pada unsur, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”. Sehingga, seolah-olah setiap orang yang merasa tidak senang dengan orang lain, dapat menggunakan pasal ini untuk menjeratnya.
Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang diputus pada hari Senin, tanggal 27 mei 2013 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, Pasa 335 ayat (1) butir 1 KUHP, mengalami perubahan. Dalam amar putusan yang penulis kutip sebagai berikut, disebutkan:
“1.1.  Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.. (dst), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
1.2.   Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.. (dst), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.3.   Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.. (dst), menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, yang menjadi andalan penyidik dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tentu saja dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, penyidik dapat lebih jeli dan berhati-hati dalam menggunakan pasal ini, sehingga tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan pasal ini untuk menjerat orang lain.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *