MENGHUKUM PUTUSAN HAKIM


Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI) mencoba untuk membahasa mengenai kemungkinan dilakukannya penghukuman terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam satu perkara. Dalam diskusi ini juga, dimunculkan ide mengenai pemasukan pasal-pasal dalam Undang-undang Mahkamah Agung terkait dengan topik di atas.

Ide ini didasarkan dari banyaknya kasus-kasus yang putusan hakimnya dianggap tidak mengandung keadilan, dalam artian bahwa banyak hakim-hakim nakal yang sering sekali memberikan putusan yang tidak adil. Sehingga bagi sebagian orang, perlu dibuat suatu regulasi yang memungkinkan seorang hakim dapat dihukum karena putusan yang dibuatnya.
Namun menurut para pembicara, yang merupakan mantan hakim, berpandangan bahwa hakim tidak dapat dihukum karena putusannya. Menurut Prof. Laica Marzuki, bahwa selama hakim bertindak in good behavior tidak dapat dikenakan sanksi karena putusannya. Sebab hakim merupakan representasi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga setiap wujud intervensi dan campur tangan dari pihak lain maupun kekuasaan lain yang dalam hal ini eksekutif dan legislatif, merupakan suatu pencederaan atau pemasungan terhadap kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Benjamin Mangkoedilaga, bahwa doktrin kekuasaan kehakimana yang independen bersumber dari doktrin pemisahan kekuasaan yaitu konsep trias politica yang diperkenalkan oleh Montesque yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut beliau pula, bahwa pengawasan atau control ataupun sanksi terhadap Putusan-putusan dan penetapan-penetapan hakim yang keliru bukanlah dengan sanksi adminstratif maupun pemidanaan yang diberikan kepada seorang hakim, akan tetapi haruslah melalui pengawasan yang disebut examinasi terhadap putusan-putusan atau penetapan-penetapan Hakim yang pernah dikeluarkannya. Examinasi yang dilakukan oleh setiap Ketua/atasan Hakim, seperti KPN/Hakim Tinggi/KPT/Anggota MA sendiri. Efek dari sistem examinasi tersebut terasa amat sangat efektif dalam rangka pembinaan kepada para hakim dalam rangka melaksanakan tugasnya.
Sedikit berseberangan dengan pendapat yang diberikan oleh M. Fajrul Falaakh, beliau berpendapat bahwa putusan hakim dapat dihukum. Menurut beliau, hakim-hakim nakal yang menjatuhkan putusan dipandang menciderai rasa keadilan sehingga putusan tersebut dapat dihukum. Sebab banyak ditemui di lapangan, banyak putusan hakim (pengadilan) yang dijatuhkan karena adanya kongkalikong dengan beberapa pihak, sehingga putusan tersebut lebih berpihak pada salah satu pihak. Putusan yang seperti ini wajar jika dikenai hukuman. Sehingga ide penghukuman putusan hakim dapat dikenakan.
Seorang hakim hanya dapat dihukum apa bila melakukan suatu tindak pidana, bukan karena putusan yang dibuatnya. Apabila menurut para pihak putusan hakim tidak adil, para pihak dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Mengingat bahwa tugas Hakim sebagai penegak hukum harus dijaga kewibawaannya. Putusan hakim dianggap mewakili Tuhan, sehingga dalam irah-irah putusan hakim selalu dicantumkan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka pencantuman pasal-pasal mengenai penghukuman terhadap putusan hakim dalam RUU Mahkamah Agung dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *