SEKELUMIT TENTANG IZIN SENJATA TAJAM


Fenomena tawuran yang sering terjadi di negeri ini, khususnya di daerah DKI Jakarta sudah sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa sudah berapa orang pelajar yang menjadi korban dari kejadian tersebut, tidak hanya korban luka-luka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, apakah yang menjadi pemicu utama fenomena tersebut.
Sekian banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mencegah agar tawuran tidak lagi menjadi trend di kalangan pelajar Indonesia, hampir saja tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Bebagai razia gencar dilakukan terhadap anak sekolah yang dicurigai sebagai pelaku tawuran. Tidak jarang pihak kepolisian menemukan sejumlah senjata tajam yang dibawa oleh para pelajar.

Jika kita mencermati isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”
Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam? 
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Tapi perlu juga dicermati, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”
Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.
Dari uraian yang telah kami jelaskan di atas, bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang dapat bersikap bijak untuk mencegah agar tidak terjerat dengan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. Nicholas berkata:

    Apakah boleh jika saya memiliki pisau lipat outdoor, tetapi tidak saya bawa ke suatu perjalanan atau keluar rumah hanya saya taruh dirumah untuk membuka paket

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *