SELAYANG PANDANG PENANGANAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT DAN TRAFFICKING

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perdagangan orang (Trafficking) sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir setiap hari di media-media cetak maupun elektronik hal semacam ini tidak henti-hentinya diberitakan. Sesungguhnya KDRT dan Trafficking adalah kejahatan yang sudah dikenal lama dalam peradaban umat manusia sejak jaman dahulu kala. Kisah Kain dan Abel (dalam agama Kristen) menjadi kasus KDRT pertama yang dikenal masyarakat. Demikian juga kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya adalah salah satu bentuk kasus perdagangan orang (Trafficking) yang pertama kami dikenal oleh umat manusia.

1.      Ruang Lingkup KDRT
Pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah[1]:
“…setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.”
Adapun yang menjadi ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian PKDRT di atas, meliputi[2]:
a.       Suami, isteri dan anak;
b.      Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
c.       Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Pada kasus KDRT dampak yang timbul terhadap korban beranekaragam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, korban dapat mengalami kekerasan yang berupa[3]:
a.      Kekerasan Fisik.
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
b.      Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c.       Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual dibagi atas dua bagian, yakni:
          Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
          Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
d.      Penelantaran Rumah Tangga
Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran itu juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonominya dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Apabila terjadi tindak pidana KDRT, negara menjamin hak-hak dari korban KDRT. Adapun hak-hak yang dimaksud dalam hal ini adalah[4]:
a.       Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b.      Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c.       Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.      Pelayanan bimbingan rohani.
Salah satu hal yang mengakibatkan penindakan terhadap pelaku tindak pidana KDRT tidak dapat ditangani adalah kebanyakan korban tidak berani untuk melaporkannya pihak berwajib. Padahal tindak pidana PKDRT merupakan delik aduan. Dimana tindak pidana ini dapat dilakukan penuntutan apabila adanya aduan dari pihak yang terkena tindak pidana (korban), atau aduan dari orang tua, wali ataupun pengampu bagi mereka yang belum cakap hukum. Hal ini memang dapat dipahami karena pelakunya adalah orang-orang terdekat atau anggota keluarga dari si korban itu sendiri. Selain karena takut, si korban terkadang menganggap hal ini adalah masalah keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Namun walaupun demikian, masyarakat juga dapat membantu si korban dalam mencegah terjadinya KDRT tersebut.
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, yaitu untuk[5]:
a.       Mencegah berlangsungnya tindak pidana KDRT tersebut;
b.      Memberikan perlindungan kepada korban KDRT;
c.       Memberikan pertolongan darurat kepada korban KDRT;
d.      Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan bagi korban KDRT.
Adapun bagi pelaku tindak pidana KDRT tersebut, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 UU PKDRT.
2.      Ruang Lingkup Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Perdagangan orang (human trafficking) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi[6].
Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Adapun ruang lingkup dari tindak pidana perdagangan orang ini, meliputi:[7]
a.      Eksploitasi
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau entransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kempuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.
b.      Eksploitasi Seksual
Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
c.       Perekrutan
Perekrutan adalah tindakan yang meluputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
d.      Pengiriman
Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
Adapun hak-hak dari korban tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:
1.      Berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak ini juga diberikan kepada keluarga korban sampai dengan derajat ke dua, apabila keluarga korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan korban[8].
2.      Berhak mendapatkan perlindungan dari Kepolisan Negara Republik Indonesia baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara apabila korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya[9].
3.      Berhak memperoleh ganti kerugian (restitusi). Ganti kerugian dimaksud atas[10]:
          Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
          Penderitaan;
          Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
          Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
4.      Berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang tersebut[11].
5.      Berhak dipulangkan ke Indonesia, dalam hal korban berada di luar negeri[12].
Setiap orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Perdagangan orang. Disamping itu, diatur juga mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Perdagangan Orang.

 


[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
[2]Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT
[3]Pasal 6 – Pasal 9 UU PKDRT
[4]Pasal 10 UU PKDRT
[5]Pasal 15 UU PKDRT
[6]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang)
[7]Pasal 1 ayat (7) – ayat (8) UU Perdagangan Orang
[8]Pasal 44 UU Perdagangan Orang
[9]Pasal 47 UU Perdagangan Orang
[10]Pasal 48 UU Perdagangan Orang
[11]Pasal 51 UU Perdagangan Orang
[12]Pasal 54 UU Perdagangan Orang

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *