BATASAN KATEGORI ANAK DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA


Sumber: Di sini

Sumber: Di sini

Pertanyaan:
Dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak. Berapa batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak ketika melakukan tindak pidana, dan apa perbedaan hukuman antara anak-anak dengan orang dewasa? Terimakasih.
Albertina, Jakarta
Jawaban:
Terimakasih ibu Albertina atas pertanyaannya. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari ibu. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak. Sehingga dalam penjelasan ini saya, akan menggunakan kedua undang-undang ini sebagai dasar hukum dari penjelasan saya.
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
Terkait batas usia seseorang disebut sebagai anak ketika melakukan tindak pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan:
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,menyatakan:
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
Dari pasal-pasal yang telah saya sebutkan di atas, maka batas usia seseorang disebut sebagai seorang anak adalah ketika orang tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun ketika dia melakukan perbuatan pidana.
apabila dilihat dari jenis pidana yang dapat dikenakan, Pasal 23 ayat (1) – ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan:
“(1)  Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
(2)      Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
a.  Pidana Penjara;
b.  Pidana Kurungan;
c.  Pidana denda; atau
d.  Pidana Pengawasan.
(3)      Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.”
Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,menyatakan:
“(1)  Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a.    Pidana peringatan;
b.    Pidana dengan syarat:
1)   Pembinaan di luar lembaga;
2)   Pelayanan masyarakat; atau
3)   Pengawasan.
c.    Pelatihan kerja;
d.    Pembinaan dalam lembaga; dan
e.    Penjara.
(2)   Pidana tambahan terdiri atas:
a.  Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b.  Pemenuhan kewajiban adat.
(3)   Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”
Terkait penjatuhan pidana yang dapat dilakukan terhadap anak, Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan:
“(1)  Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(2)   Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dngan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3)      Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
(4)      Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.”
Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,menyatakan:
“(1)  Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
(2)   Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.
(3)   Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
(4)   Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.”
Kemudian dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan:
“Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.”
Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan:
“Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.”
Sementara itu, jika dilihat dari pemeriksaan sidang terhadap anak, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan:
“Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”
Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan:
“(1)   Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
(2)     Sistem Peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c.  Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”
(3)     Dalam system peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Dari uraian yang saya jelaskan di atas, pertanyaan dari ibu Albertina kiranya sudah terjawab seluruhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ibu. Terimakasih.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. Agustus 1, 2016

    […] Batasan Kategori Anak dan Pemidanaan Terhadap Anak di Indonesia […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *