TANAH JANGAN DIGADAI

Scotland-land-2
Sumber Foto
Dari sekian banyak kasus yang pernah gue tangani dan gue terima konsultasi, salah satunya adalah masalah tanah. Sudah diramalkan, bahwa seiring berjalannya waktu konflik agraria menjadi konflik yang nantinya bakal semakin pelik dan sering terjadi pergesekan. Tentu saja hal tersebut sangat logis, mengingat pertumbuhan penduduk dunia yang kian meningkat, sementara itu tanah-tanah yang ada telah beralih fungsi menjadi bangunan pada umumnya.

 
Namun kali ini gue gak sedang ingin membahas konflik pertanahan tersebut. Gue hanya ingin menceritakan pengalaman gue ketika menerima konsultasi terkait masalah tanah. Khususnya terkait jamintan terhadap tanah.
 
Sebagaimana tulisan-tulisan gue di awal, bahwa orang yang datang berkonsultasi ke kantor gue, kebanyakan orang yang tidak mengerti hukum. Ya pasti lah ya, kalau sudah mengerti ngapain lagi nanya. Ok, tapi orang yang sudah mengerti gak jarang yang datang buat hanya sekedar mendapatkan second opinion.
 
Okehh,, balik lagi ke masalah tanah. Beberapa kali orang yang konsultasi ke gue dengan polosnya berkata seperti ini, “jadi begini pak, saya punya tanah di daerah X luasnya sekian meter persegi. Tapi kemudian pada tahun sekian, tanah tersebut tanah tersebut saya gadaikan kepada Mr. A..”
 
What..? Tanah di gadai. Ok biasa aja. Mereka kan orang awam yang tidak mengerti masalah hukum, jadi wajar mereka salah. Namun sayangnya, main set tersebut tidak hanya ada di benar orang awam saja ternyata, bahwa ada junior gue di kantor pernah juga (gak tau salah sebut atau memang kurang paham) dia mendebat saya bahwa di daerahnya ada praktek “Menggadaikan tanah”.
 
Nah di sini, kita jangan sampai terjebak pada istilah yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat, padahal belum tentu istilah itu benar. Ingat kawan, bahwa yang biasa itu belum tentu benar, tapi yang benar itu lah yang seharusnya dibiasakan.
 
Makanya sebagai orang yang mengerti menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan pengertian dan penjelasan bagi mereka-mereka yang terjebak oleh istilah yang keliru ini.
 
Bahwa untuk tanah secara hukum memang bisa dijaminkan, tapi bentuk jaminannya buka gadai, tapi hak tanggungan. Gadai dan hak tanggungan jelas berbeda jauh. Secara defenisi kita dapat melihat ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu sebagai berikut:
 
“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”
 
Nah itu dia pengertian gadai yang udah gue kutip dari Undang-undangnya, bagaimana bingung kan lo. Jadi gini, singkatnya, bahwa gadai itu hanya untuk benda-benda bergerak, yang kemudia kalau benda bergerak itu digadaikan, maka benda itu dipegang oleh orang yang menerima gadai. Apa itu barang bergerak, yaitu barang-barang yang bisa dipindahkan seketika tanpa merusak bentuk dari barang tersebut, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan dan lain sebagainya.
 
Nah karena tanah bukan lah benda yang dapat dipindahkan makanya tanah tidak bisa digadaikan. Kalaupun ada orang yang menjaminkan tanahnya untuk memperoleh hutang, hal tersebut tetap bukan gadai. Secara hukum, terhadap tanah seharusnya yang dikenakan adalah jaminan Hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan?
 
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan:
 
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
Gimana, bingung lagi gak? Jadi intinya bahwa hak tanggungan itu adalah bentuk jaminan kebendaan yang berkaitan dengan tanah. Sehingga apabila hendak menjadikan tanah sebagai jaminan hutang, ada baiknya daftarkan hak tanggungannya.
Tapi perlu digaris bawahi juga, bahwa hak tanggungan hanya berlaku apabila di daftarkan di kantor pertanahan. Nah bagaimana kalau tidak didaftarkan? Tetap sebagai jaminan, namun tak bisa juga disebut sebagai hak tanggungan apalagi sebagai gadai.
Nah, ngertikan lo sekarang. Memang harus kita sadari bahwa masyarakat kita masih banyak yang tidak paham, makanya bagi mereka yang paham, wajib untuk memberikan pemahaman. Malu kali jika anak hukum apalagi lawyer masih masih menggunakan istilah gadai bagi tanah. 

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *