BALADA PELANTIKAN ADVOKAT

pelantikan jambi
Foto : Koleksi Pribadi
Seorang lawyer atau advokat, tidak sah jika belum di lantik sebagai seorang advokat. Nah pelantikan ini sendiri adalah bagian penting dalam profesi ini. Jelas, mau profesi apa pun pasti semuanya diawali dengan pelantikan. Mau dokter, notaris, polisi, tentara dan lain sebagainya. Dalam PNS mungkin namanya disebut Pra Jabatan.
Untuk memenuhi syarat seorang dapat dilantik sebagai advokat, sebagaimana yang telah pernah gue ulas dalam tulisan-tulisan sebelumnya, tentu bukanlah perkara yang gampang. Butuh waktu dan proses yang panjang hingga akhirnya seseorang memenuhi syarat untuk dilantik.
Menurut Otto Hasibuan, mantan Ketua DPN Peradi periode 2010-2015, bahwa pelantikan advokat terdiri dari dua elemen penting, yakni pertama diangkat dulu oleh organisasi advokat dan yang kedua diambil sumpah sesuai agama dan kepercayaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Setelah itu, maka advokat tersebut resmi menjadi seorang advokat dan mengantongi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat.
Nah, pernah juga gue ulas, bahwa dulu, menunggu diadakannya pelantikan advokat ini, hanya Tuhan dan Peradi yang tahu. Tapi itu dulu, sekarang sih kayaknya udah gak ya. Soalnya hampir dua bulan sekali ada aja pelantikan advokat baru di provinsi yang berbeda. Sebuah kemajuan? Tentu dong, hanya saja, kenapa baru sekarang..?? Tanya kenapa?
Bukan mau bermaksud berfikiran buruk ya, tapi menurut gue, semua itu dikarenakan adanya perpecahan di tubuh Peradi itu sendiri, yang jika dihitung-hitung Peradi saat ini terbelah menjadi 3 kepengurusan yang berbeda. Belum lagi di tambah Kongres Advokat Indonesia yang konon katanya sudah terbagi-bagi pula, dan gue gak tau terbagi berapa.
Kalau dulu, pelantikan advokat, seolah-olah hanya hak monopoli dari Peradi saja, namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, maka kran penyumpahan yang selama ini mampet dan dimonopoli oleh satu Organisasi Advokat, semakin mengucur deras.
Kongres Advokat Indonesia telah beberapa kali melakukan Pelantikan Advokat bagi anggotanya, begitu juga Peradi Kepengurusan Fauzi Hasibuan dan Peradi Kepengurusan Juniver Girsang. Di satu sisi membawa dampak yang baik bagi calon-calon advokat yang selama ini merana menanti kepastian akan nasib mereka kapan akan dilantik. Namun di sisi lain ada dampak buruknya juga.
Tampaknya sekarang organisasi-organisasi advokat seolah-olah mengobral dan jual murah bagi orang-orang untuk ikut pelantikan advokat. Bahkan yang gue dengar, ada organisasi advokat yang menawarkan Dapat mengikuti pelantikan advokat tanpa harus ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat  (PKPA) dan Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA). Kan aneh, padahal Undang-Undang Advokat mensyaratkan bahwa PKPA dan UPA adalah mutlak hukumnya.
Jika para elit pengurus organisasi advokat tidak membenahi sistem perekrutan calon advokat, dan tidak mengobral profesi ini seperti sayur layu di sore hari, dapat dikatakan suatu saat profesi ini akan diisi advokat-advokat yang tidak kompeten dan berujung pada rusaknya citra profesi advokat yang katanya Officium Nobille.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *