MENGENAL CIRCULAR RESOLUTION (RAPAT SIRKULER)

Sumber Gambar: Di Sini

Sumber Gambar: Di Sini

Banyak orang yang bertanya kepada saya apa itu yang disebut dengan Rapat Sirkuler? Apakah rapat sirkuler itu sah? Itu lah sebagian kecil pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya. Bahkan teman saya yang juga dulunya sama-sama mahasiswa S1 hukum sekalipun masih banyak yang asing dengan istilah ini.

Dalam sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), forum tertinggi untuk mengambil kebijakan perusahaan ada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga apa pun yang akan dijalankan sebuah PT harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri mengenal 2 jenis RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya (Vide Pasal 78 ayat (1) UUPT). Sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah PT, tentu RUPS ini wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun, yang mana dalam rapat tersebut para pemegang saham akan memutuskan segala sesuatu yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Untuk pelaksanaan RUPS itu sendiri, harus dilakukan di tempat kedudukan Perusahaan. Misalnya PT A berkedudukan di Jakarta, maka tempat pelaksanaan RUPS harus di Jakarta pula. Begitu juga dengan PT yang statusnya terbuka (Tbk), maka RUPS harus dilaksanakan di tempat dimana saham nya terdaftar.

Pelaksanaan RUPS harus tunduk pada ketentuan UUPT, yang mana telah diatur mengenai syarat suatu kuorum untuk dapat melaksana RUPS. Sementara itu RUPS biasanya dilaksanakan dalam sebuah rapat fisik, yaitu para pemegang saham dikumpulkan dalam satu tempat duduk bersama untuk melakukan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Namun pada kenyataannya, untuk mendudukkan seluruh pemegang saham dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan terkadang bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi bagi perusahaan terbuka (Tbk) yang pemegang sahamnya bisa berada di mana saja. Tentu hal tersebut akan berpengaruh pada jumlah kuorum yang akan melaksana RUPS.

Melihat kondisi yang seperti itu, bagaimana caranya untuk mengambil sebuah kebijakan yang kekuatan hukumnya sama dengan RUPS? Dalam ketentuan Pasal 91 UUPT disebutkan, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Untuk mengantisipasi tidak bisa dilaksanakannya RUPS secara langsung, maka para pemegang saham dapat memilih opsi untuk mengambil keputusan secara Sirkuler (Circular Resolution). Namun perlu diperhatikan, bahwa dalam pelaksanaan rapat sirkuler ini, seluruh pemegang saham harus menyetujui keputusan rapat, dan menandatangani hasil keputusan secara diedarkan. Apabila terdapat satu orang saja pemegang saham tidak setuju, maka hasil rapat sirkuler ini tidak berlaku.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa rapat sirkuler (circular resolution) secara hukum sah, dan dapat dipersamakan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan syarat bahwa hasil rapat sirkuler tersebut harus disetujui dan ditandatangi oleh seluruh pemegang saham.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

2 Respon

  1. Adi berkata:

    apakah ada literatur mengenai rapat sirkuler?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *