CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Sumber Gambar: Di Sini

Ada satu hal yang menarik dari unggahan video salah seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang membuat video tantangan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (AHOK). Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengomentari tentang isi video tersebut, namun yang menjadi fokus saya adalah pada salah satu statement dari yang bersangkutan yang menyebutkan CSR sebagai Customer Service Relationship.

Saya tidak menamfikkan bahwa masih banyak orang yang belum pernah mengenal apa itu CSR. Mungkin bagi mereka yang bekerja di perusahaan, tentu CSR bukan lah suatu yang asing. Namun bagi mereka yang berpendidikan kurang, bisa saja mereka masih asing dengan istilah yang satu ini.

Sebagai ulasan singkat untuk pemahaman sederhana bagi para pembaca, saya mencoba membuat ulasan tentang topik ini. CSR atau dikenal juga sebagai Corporate Social Responsibility secara harfiah jika diterjemahkan adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan.

Jadi sebenarnya, apa sih CSR ini? Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Kemudian, menurut Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul, “150 Tentang Perseroan Terbatas”, menyebutkan sebagai berikut, “Corporate Social Responsibility atau yang kadangkala disebut juga dengan Business Social Responsibility atau Corporate Citizenship pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (stake holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (sustainability) perusahaan tersebut.”

Jadi dalam pemahaman sederhananya, CSR ini adalah sebuah bentuk tanggungjawab dari Perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan usahanya untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Bentuk kegiatan sosial ini biasanya berupa tanggung jawab terhadap kualitas kehidupan maupun lingkungan masyarakat di daerah tempat sekitar kedudukan perusaaan. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga apabila CSR ini dilakukan dalam lingkup masyarat yang lebih luas.

Jika merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, CSR ini sendiri sebelumnya bukan suatu yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR menjadi kewajiban dari Perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, disebutkan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.”  Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT tersebut, CSR ini menjadi wajib bagi Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Lalu bagaimana dengan perusahaan lain yang tidak bergerak dalam bidang sumber daya alam?

Secara legalitasnya dalam UUPT yang ditekankan hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, namun merujuk pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal (UU Penanaman), yang menyebutkan, “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Maka dengan mengacu pada ketentuan ini, maka setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, tetap memiliki kewajiban untuk melaksana CSR. Bahkan UU Penaman Modal sudah terlebih dahulu mengundangkannya.

Di samping UUPT dan UU Penanaman Modal, masih terdapat sejumlah aturan yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan, diantaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  2. Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
  4. Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;

Dari uraian singkat di atas, dapat dilihat bagaimana berlakunya CSR (Corporate Social Responsibility) dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami hal tersebut, tentu bagi pembaca, tidak lagi ada pemahaman yang salah mengenai kepanjangan maupun pengertian dari CSR, kecuali pembaca sendiri memang ingin menciptakan sebuah istilah baru dengan singkatan CSR.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

6 Respon

  1. Sandi Iswahyudi berkata:

    Betul mas, masih banyak yang belum tahu tentang CSR. Saya tahu tentang pas kemarin dapat kuliah tentang ini dan terlibat di salah satu projek perusahaan.

  2. Betul banget mas. Kan gak kocak kalo bilang CSR itu customer service relationship.. hehehe

  3. Irene berkata:

    Mas, bagaimana dengan Bank? adakah UU spesifik yang mengatur CSR Bank? atau praktiknya sama saja antara Bank dan Perusahaan? terimakasih.

    • CSR bank menurut sepengetahuan kami tidak diatur secara spesifik, apabila bank tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, maka mengacu kepada UU PT. Sejauh ini ada beberapa aturan yang mengatur tentang pelaksanaan CSR, yaitu sebagai berikut:
      1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
      2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
      3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
      4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
      5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
      6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNo. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

  4. ade berkata:

    mau tanya? kalau biaya csr yang dijadikan sebagai pengurang pajak pph perusahaan bisa gk..?
    dan itu diatr dalam peraturan yang seperti apa?

    • The Stress Lawyer berkata:

      isu ini sudah menjadi perdebatan sejak tahun 2010, dimana ketika terjadi amandemen terhadap undang-undang perseroan terbatas, mengenai kewajiban csr bagi perusahaan. Sampai saat ini kami juga belum dapat memastikan apakah csr dapat dijadikan sebagai instrumen pengurangan pajak, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 6 UU PPh memungkinkan csr sebagai pengurangan pajak, namun perlu dicatat, menurut Pasal 6 tersebut yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengurangan pajak hanya terbatas pada csr yang berupa, pembangunan infrastruktur sosial, pelatihan, pendidikan dan penelitian.

      Demikian yang dapat kami sampaikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *