MENAKAR KEADILAN BAGI YUYUN

Sumber Gambar: www.news.liputan6.com

Keberlangsungan suatu bangsa ada di tangan anak-anak mudanya. Sehingga selayaknya anak sebagai aset bangsa harus dijaga dari kerusakan mental, moral maupun dari tindakan kekerasan lainnya. Ketika tiba waktunya, maka roda pemerintahan negara akan menjadi tanggung jawab generasi mereka di tahun-tahun mendatang.

Dalam alinea kelima Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989, telah disepakati bahwa, “Menyadari bahwa anak, demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian.” Artinya, bahwa PBB sendiri menyadari bahwa anak harus mendapatkan jaminan perlindungan terbaik dari pemerintah.

Kisah tragis yang menimpa gadis belia berusia 13 tahun sungguh mengiris hati. Siapa pun yang memiliki hati nurani tidak mungkin tidak mengutuk perbuatan ke-14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun.

Berkaca dari kisah Yuyun ini, rasanya tak hanya Yuyun yang telah diperkosa dan dibunuh, namun hati dan nurani kemanusiaan kita juga telah turut diperkosa dan dibunuh. Mengapa tidak? Gambaran realitas masyarakat yang masih mampu dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Kasus ini telah mengundang simpati publik bahkan sampai Presiden dan pejabat lainnya. Para aktivis hak-hak anak dan perempuan ada juga yang menyerukan agar para pelaku dikenakan hukuman mati atau setidak-tidaknya dilakukan pengebirian terhadap para pelaku. Hal tersebut bentuk kegeraman publik atas perlakuan tidak manusiawi yang telah dilakukan oleh para pelaku terhadap si korban.

Dari berbagai sumber informasi yang penulis peroleh, bahwa Yuyun diperkosa oleh 14 orang pria mabuk, yang 2 orang diantaranya masih tergolong anak, yakni berusia 16 tahun, dan juga merupakan kakak kelas Yuyun. Dalam kasus ini setidak-tidaknya terdapat 2 tindak pidana yang terjadi, yang pertama adalah pemerkosaan dan pembunuhan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dan Pasasl 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Mengingat Yuyun adalah anak di bawah umur, tentunya berdasarkan Lex Specialis Derogat Legi Generali (Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), maka tentunya yang dikenakan adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Perbuatan para pelaku yang melakukan pemerkosaan yang berujung kematian pada si korban, dapat dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76C jo Pasal Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak serta Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UUPerlindungan Anak, yang masing-masing ancaman pidana nya adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan dengan pidana denda Rp. 3.000.0000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) serta pidana denda Rp. 5.000.0000.0000,- (lima miliar) untuk Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1).

HUKUMAN MATI ATAU KEBIRI

Di tengah desakan pengenaan pidana mati atau kebiri terhadap para pelaku, menurut pendapat penulis, berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini, kedua bentuk hukuman tersebut belum dapat dikenakan.

Adapun dasar pemikiran penulis adalah mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku adalah spontan, yang artinya tidak dilakukan melalui perencanaan terlebih dahulu. Meskipun perbuatan biadab mereka tersebut berujung pada hilangnya nyawa Yuyun, bukan berarti mereka dapat dikategorikan telah melakukan pembunuhan berencana sebagaiman dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.”

Penulis menggaris bawahi klausula “dengan direncanakan terlebih dahulu”, karena menurut kronologis yang dilansir oleh berbagai media, bahwa pemerkosaan itu terjadi saat para pelaku sedang pesta miras dan kebetulan korban lewat dari tempat tersebut. Sehingga menurut pendapat penulis, unsur perencanaannya tidak ada. Kecuali dalam pengembangan selanjutnya ternyata ditemukan fakta adanya perencanaan terlebih dahulu untuk mengincar si korban, maka ketentuan Pasal 340 KUHP ini sangat mungkin diterapkan.

Perlu diingat pula, bahwa 2 orang diantara ke-14 pelaku, masih berstatus sebagai anak. Maka untuk hukum mati jelas tidak bisa dikenakan kepada mereka berdua, karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tidak mengenal pengenaan Pidana Mati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Demikian juga untuk pidana penjara, terhadap kedua orang anak ini akan dikurangi ½ dari ancaman pidana maksimal, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA.

Demikian pula terhadap penerapan hukuman kebiri terhadap para pelaku. Harus kita pahami bahwa hukum kebiri belum diakomodir dalam sistem hukum kita. Sehingga bertolak pada asas Legalitas, maka hukuman ini tentu belum dapat dikenakan.

 

ASAS LEGALITAS

Keadilan dunia tentu tidak bisa diukur, bahkan oleh hakim sekalipun. Hukum positif lebih bersifat mengakomodir rasa keadilan yang terbatas (atau sebagian) dan kepastian hukum semata. Sebab keadilan setiap orang jelas-jelas berbeda. Contohnya, keadilan bagi korban tindak pidana tentu tidak dapat dipersamakan dengan keadilan bagi pelaku.

Jika dibandingkan dengan nyawa si korban, penjara 15 tahun atau denda miliaran rupiah, tentu tidak sebanding, karena nyawa tidak bisa diukur dengan uang maupun tindakan lainnya. Namun hukum mencoba mengakomodir berbagai bentuk pembalasan, berupa pemidanaan terhadap setiap perbuatan pidana yang terjadi.

Sehingga seringkali kita mendengar masyarakat mengatakan “coba bayangkan jika itu terjadi kepada diri mu atau keluarga mu.” Tentu saja kita tidak pernah berharap maupun bermimpi menjadi korban tindak pidana. Namun kita tidak boleh mengukur keadilan itu berdasarkan logika dan perasaan kita sendiri.

Atas kasus yang menimpa Yuyun ini, berdasarkan ketentuan hukum, besaran pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 15 tahun, atau mungkin sampai 20 tahun jika di concursus kan dengan ditambahkan 1/3 dari ancaman tertinggi.

Penulis pribadi sangat prihatin atas tragedi yang menimpa Yuyun dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Namun, jika desakan untuk pengenaan pidana mati maupun hukuman kebiri harus dilakukan kepada para pelaku, penulis menganggap hal tersebut akan menjadi penyerobotan terhadap asas legalitas dan hukum positif di Indonesia. Meskipun rasa keadilan kita memaksa agar kedua jenis hukuman ini diterapkan kepada para pelaku. Jadi sejauh ini, menurut hemat penulis, masyarakat hanya dapat meminta agar pengawalan terhadap proses hukum kasus ini dilakukan dengan konsekuen sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Catatan:

Artikel ini telah diterbitkan dalam Koran Kompas Edisi Rabu 11 Mei 2016, Nomor 304 tahun ke-51

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *