BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Sumber Gambar: http://www.legalaidtallahassee.org/.

Pertanyaan:

Ka, saya ingin bertanya‎. Apakah seorang siswa, yang secara tidak sengaja melakukan tindak korupsi yang bernilai sekitar 2 juta rupiah, bisa mendapatkan bantuan hukum Karena ia masih siswa sekolah?
Katakan saja Orang tua tersangka tidak mempunyai gaji yang cukup untuk membayar pengacara. Nnamun tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, Karena masih termasuk golongan menengah kebawah.
Dan ‎tersangka juga belum memiliki gaji untuk membayar pengacara untuk membela dirinya di pengadilan.
Apakah tersangka mampu menerima bantuan hukum?
Jawaban:
Terimakasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada tim kami. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) tidak diatur mengenai tindak pidana apa saja yang boleh diberikan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sehingga mengacu pada ketentuan tersebut, tidak ada larangan bagi OBH/LBH mana pun untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
UU Bantuan Hukum sendiri lebih kepada mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan hukum dan syarat suatu OBH/LBH dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan pula bahwa yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah orang-orang yang secara finansial tidak mampu untuk membayar jasa pengacara/advokat.
Terkait pelaku tindak pidana korupsi, memang ada beberapa OBH/LBH yang memiliki aturan internal yang sengaja tidak memberikan pendampingan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Alasannya tentu berbeda-beda, namun pada umumnya beralasan bahwa tindak pidana korupsi bertentangan dengan hati nurani. Dan terkait hal yang bertentangan dengan hati nurani diperbolehkan oleh Kode Etik Advokat Indonesia (Vide Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia).
Walaupun tidak dapat digeneralisir, pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah orang kaya secara finansial, sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan UU Bantuan Hukum. Namun dalam hal si pelaku adalah orang yang tidak mampu, maka dibolehkan untuk didampingi, selama si advokat/lawyer merasa tidak bertentangan dengan hati nuraninya.
Bahkan jika mengacu pada ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa berhak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP lebih ditegaskan lagi, bahwa untuk tindak pidana yang ancaman pidana nya lebih dari 5 tahun wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.
Maka mengacu dari ketentuan tersebut, bagi pelaku tindak pidana korupsi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum, asalkan sesuai dengan ketentuan UU Bantuan Hukum dan tentunya aturan internal yang dianut oleh OBH/LBH terkait.
Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah selanjutnya.
Dasar Hukum:
1.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2.  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
3.  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4.  Kode Etik Advokat Indonesia;

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *