SEKELUMIT TENTANG IZIN SENJATA TAJAM


Fenomena tawuran yang sering terjadi di negeri ini, khususnya di daerah DKI Jakarta sudah sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa sudah berapa orang pelajar yang menjadi korban dari kejadian tersebut, tidak hanya korban luka-luka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, apakah yang menjadi pemicu utama fenomena tersebut.
Sekian banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mencegah agar tawuran tidak lagi menjadi trend di kalangan pelajar Indonesia, hampir saja tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Bebagai razia gencar dilakukan terhadap anak sekolah yang dicurigai sebagai pelaku tawuran. Tidak jarang pihak kepolisian menemukan sejumlah senjata tajam yang dibawa oleh para pelajar.

Jika kita mencermati isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”
Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam? 
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Tapi perlu juga dicermati, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”
Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.
Dari uraian yang telah kami jelaskan di atas, bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang dapat bersikap bijak untuk mencegah agar tidak terjerat dengan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

18 Respon

  1. Nicholas berkata:

    Apakah boleh jika saya memiliki pisau lipat outdoor, tetapi tidak saya bawa ke suatu perjalanan atau keluar rumah hanya saya taruh dirumah untuk membuka paket

  2. Dana berkata:

    apakah menwa yang sedang melakukan pengamanan diperbolehkan membawa senjata tajam?

    • The Stress Lawyer berkata:

      terima kasih atas pertanyaannya, sejauh ini kami telah meneliti beberapa aturan hukum dan tidak satupun regulasi yang memberikan aturan tegas mengenai diperbolehkan atau tidaknya Resimen Mahasiswa (Menwa) membawa senjata tajam dalam hal melakukan tugas pengamanan. Namun menurut pendapat kami, mengingat Resimen Mahasiswa bukanlah petugas keamanan seperti Satuan pengaman (satpam) atau pertahanan sipil (hansip), maka menurut kami Menwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Uu Darurat No. 12 tahun 1952

  3. syarifmy berkata:

    saya pernah lihat satuan keamanan seperti satpam dan hansip yang berkelengkapan(membawa) belati saat bertugas ,,
    apakah itu merupakan tindakan melanggar hukum ?
    apakah belati yang dibawa tsb termasuk barang yang dikecualikan dlm Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,dalam Pasal 2 ayat (2) yang disebutkan di atas ?
    apa yang dimaksud “untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan” dalam uu tsb ?
    apakah satauan keamanan yang saya sebut di atas komentar ini telah di ataur uu atau hukum terkait lainnya ?
    mohon pencerahan,,

    • The Stress Lawyer berkata:

      Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami Satuan Pengaman (SATPAM) dimungkinkan membawa senjata tajam bahkan senjata api dalam hal menjalankan tugasnya. Apalagi jika satpam yang menjaga objek-objek vital seperti bank atau perusahaan. Namun tentunya hal tersebut telah memenuhi standar dan kualifikasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

      Ada beberapa peraturan kapolri yang mengatur mengenai satuan pengamanan, yang dapat dilihat seperti aturan-aturan di bawah ini:
      Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/591/XI/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Pedoman Spesifikasi Teknis Seragam dan Atribut Satuan Pengamanan
      Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/199/XII/2008 tentang Pedoman Pembuatan dan Penulisan Surat Tanda Lulus Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Lemdiklat Polri
      Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
      Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan
      Peraturan Kapolri No.Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan
      Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam
      Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan
      Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam

  4. yudha berkata:

    Apakah usaha pembuatan/penciptaan senjata tajam jenis belati/keris dalam upaya kreatifitas seni dan pelestarian budaya atau usaha penjualan senjata belati berjenis keris ini diperbolehkan? Kemudian kemana atau pihak intansi terkait mana yg berhak mengeluarkan surat izin tsb? Mohon pencerahannya pak? Terimakasih

    • The Stress Lawyer berkata:

      terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami untuk para pembuat / penempa senjata tajam untuk kepentingan rumah tangga, seni, tidak ada larangan, selama tidak dipergunakan untuk kepentingan tindak pidana.
      Mengenai ijinnya, hal tersebut masih sangat rancu. Dalam beberapa kesempatan kami pernah berkonsultasi dengan pihak kepolisian bagaimana izin pengunaan senjata tajam, mereka pun tidak bisa menjawab karena tidak ada aturan yang tegas seperti ijin kepemilikan senjata api. Namun ada satu solusi yang dapat kami berikan jika anda hendak melakukan perjalanan dan membawa senjata tajam (misalnya hendak camping), untuk berjaga2 anda dapat meminta surat jalan dari pihak kepolisian yang berisi keterangan bahwa anda membawa senjata tajam untuk kepentingan pendakian (misalnya). Sehingga ketika ada razia anda tidak ditangkap.

  5. pecinta senjata tajam berkata:

    om, saya mau membeli pedang katana atau samurai dari web luar negeri.. apakah dikenakan pasal tentang ini di indonesia? apakah barang saya masuk ke indo?

    • The Stress Lawyer berkata:

      menurut pendapat kami karena adanya kekosongan hukum dalam izin senjata tajam, terhadap senjata tajam yang tujuannya sebagai benda koleksi (tidak dibawa kemana-mana), seharusnya tidak perlu dikenakan pasal ini. Mengenai apakah barang tersebut bisa masuk ke Indonesia, tentu bisa selama dokumen-dokumen bea cukainya lengkap. Untuk itu kami sarankan berkonsultasi langsung dengan pihak Bea Cukai.

      • Penggemar senjata tajam berkata:

        Om, saya hanya orang awam yg ingin beli katana di amazon.com atau aliexpress… kalo beli disana, apakah barang pedang saya sampai ke rumah?

        Apakah saya dipenjara kalo beli satu buah pedang di amazon? Kira kira b3rapa lama surat izin itu bisa keluar om? Dan yg terpenting ni, BERAPA UANG YG HABIS DIGUNAKAN UNTUK MENGURUSI SURAT KE BEA CUKAI DAN POLDA OM?

        UANG UNTUK URUS (API) DAN SURAT IMPORT LAIN HABIS BERAPA KIRA KIRA?

  6. Reykjavic berkata:

    Saya memiliki kenalan yang latar belakangnya tidak berhubungan dengan kemanan negara seperti satpam, tni, polri, dam hansip. Kenalan saya ini menjual pedang katana asli secara bebas. Apakah perilaku tersebut legal? Terima kasih

  7. Hartana berkata:

    Masih ingat dg kasus Arief Johar Cahyadi Permana (24 th saat itu), relawan SAR DIY asal Klaten yg mendekam di Lapas Cebongan Sleman..? Undang-undang itulah yg nampaknya diterapkan oleh pihak berwajib. Perlu direformasi atau diperjelas lagi nich UU. Maaf aku bukan ahli hukum, sekedar berpendapat saja.

  8. Rekha Dessa Putra berkata:

    Bagaimana kira-kira hukumnya nih buat orang yang suka ekspedisi nembus kedalam hutan terkadang ada yang membawa pisau tactical ataupun pisau lipat untuk keperluan di hutan…??

  9. Henry berkata:

    Apakah anggota polisi bisa membawa sangkur. Dalam bertugas?

  10. Stev berkata:

    Kalo menjadi kolektor sajam dan suatu saat sedang membawa barang2 koleksi terkena razia oleh pihak polisi, apa yg harus kita lakukan

  11. Brusli berkata:

    Apakah membawa double stick dengan tujuan untuk bela diri melanggar pasal2 diatas. Mohon pencerahan nya.

  12. Pemula berkata:

    Om, saya ingin membeli knuckle/keling dari toko online di Indonesia. Apakah juga harus mengurus perizinan? Soalnya banyak sekali toko online di Indonesia yang menjual knuckle.

  13. rizki berkata:

    jadi siapa yang bertanggung jawab jika saya terluka atau mati dijalan karena dibegal… ?
    apa hukum seperti tidak menghargai badan atau nyawa orang seperti saya (yg membawa alat bela diri hanya untuk bela diri) yang jika dipersenjatai maka kemungkinan selamat atau hidup akan besar?
    dan apa yang harus dilakukan warga jika dia terpojok oleh pelaku kriminal dan tidak ada seorang pun disana? apakah hukum seperti ini maknanya “serahakan saja nyawa dan harta mu…” apakah nyawa saya tidak seberhaga aparat dan pejabat? sungguh hukum yg zholim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *