OBSTRUCTION OF JUSTICE : PIDANA TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PROSES HUKUM

Gambar: Duhaime.org

Akhir-akhir ini istilah obstraction of justice semakin sering kita dengar, mulai dari masalah hak angket terhadap KPK sampai dengan kasus yang kini menjerat mantan kuasa hukum Setya Novanto. Sebenarnya tindak pidana menghalangi proses hukum bukan hal yang baru dalam system hukum di Indonesia. Namun pada saat ini yang mengatur secara tegas mengenai obstraction of justice adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri obstraction of justice ini lebih bersifat kepada perbuatan contemp of court (perbuatan menghina institusi pengadilan).

OBSTRACTION OF JUSTICE DALAM KUHP

 Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, contemp of court dikagorikan dalam 4 (empat) jenis perbuatan[1], yaitu:

  1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court)
  2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders)
  3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court)
  4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice)
  5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule)

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan yang tercantum pada. Pasal 207, Pasal 217, dan Pasal 224 KUHP:

Pasal 207 KUHP

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 217 KUHP

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

  1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
  2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pasal di atas, obstraction of justice lebih dititik beratkan dalam proses persidangan saja. Untuk tindakan-tindak obstraction of justice dalam proses penyidikan maupun penuntutan belum diatur secara tegas.

OBSTRACTION OF JUSTICE DALAM UU TIPIKOR

Sebagaimana diulas di awal, bahwa untuk undang-undang tipikor telah mengatur secara tegas mengenai obstraction of justice. Undang-undang tipikor mengklasifikasikan obstraction of justice dalam 3 (tiga) bentuk tindakan, yaitu:

  1. Sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan;
  2. Sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan;
  3. Sengaja menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan;

Hal ini sangat jelas dan tegas di atur dalam ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dari perbanding di atas, bahwa Undang-undang Tipikor lebih jelas dan konsisten dalam mengatur dan menguraikan segala tindak-tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat proses penuntutan perkara pidana. Mengacu pada uraian ini, tentu bagi para pembaca hendaknya lebih bijaksana apabila menghadapi hal-hal yang demikian, jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai obstraction of justice.

[1] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-court

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *