WAJIBKAH SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI?

Sumber Gambar: https://www.deccanherald.com/

Pertanyaan:

halo,pk. sy ingin menggugat cerai istri sy dkrnkn sdh tdk ada kecocokan dan bertengkar terus menerus,pernikahan kami tidak ada anak,slma prnikhn tidk membeli aset apapun tapi kami tdk psh hrta,perttanyaan sy,apakah sy wajib memberikan santunan tunjangan kpd istri sy stlh bercerai?jika sy tdk menyanggupi santunan tersebut (jika jumlah tuntutan tunjangan sangat memberatkan sy),apakah hakim ttp akan mengabulkan gugatan cerai saya? trims pak,sukses selalu,sala.

Jawaban:

Pertanyaan di atas merupakan salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh pembaca di blog saya. Dari pertanyaan tersebut, saya bisa merinci terkait hal-hal yang ingin ditanyakan oleh pembaca sebagai berikut:

  1. Apakah wajib memberikan santunan kepada isteri setelah bercerai?
  2. Apakah hakim akan mengabulkan gugatan apabila Penggugat tidak menyanggupi santunan?

Kira-kira inti dari pertanyaan si penanya adalah dua poin di atas. Namun perlu dipahami bahwa hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam 2 hukum perdata yang berbeda, yaitu perdata barat dan perdata Islam. Untuk yang beragama Kristen/Katholik, Budha, Hindu dan Khonghuchu atau menikah secara agama-agama tersebut, berlaku hukum perdata barat dan diajukan di Pengadilan Negeri. Sementara untuk yang beragama Islam atau yang menikah secara Islam, maka yang berlaku adalah hukum perdata Islam dan diajukan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya saya akan mencoba memberikan uraian atas pertanyaan di atas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki.

Apakah Wajib Memberikan Santuan Kepada Isteri Setelah Bercerai?

Dalam ketentuan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), disebutkan:

 “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Dari ketentuan di atas, bahwa UU Perkawinan jelas mengatur mengenai biaya penghidupan bagi mantan isteri. Dalam pertanyaan yang diajukan, si penanya menyebutkan “kompensasi”, maka saya asumsikan bahwa kompensasi yang dimaksud oleh penanya adalah nafkah atau biaya hidup.

Selanjutnya, Pasal 149 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

  1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali
  2. Bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  3. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas
  4. Isteri telahdi jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  5. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  6. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Dari ketentuan Pasal 149 KHI tersebut tegas disebutkan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri selama dalam Iddah. Yang dimaksud dengan Iddah adalah masa tunggu bagi si perempuan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) KHI, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

  1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
  2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  3. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
  4. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  5. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  6. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya.  Untuk batas waktu nya dalam perdata barat tidak diatur secara tegas, namun dalam perdata Islam disebutkan selama masa iddah (Vide Pasal 149 huruf c KHI).

Apakah Hakim akan Mengabulkan Gugatan Apabila Penggugat Tidak Menyanggupi Santunan?

Terhadap pertanyaan kedua ini sebenarnya cukup rancu. Maksud dari penanya menyatakan tidak menyanggupi santunan tidak diuraikan dalam pertanyaan. Oleh karena itu mari kita asumsikan bahwa pihak suami menolak dalil gugatan yang meminta agar dihukum untuk membayar nafkah isteri.

Pada prinsipnya, dalam hukum perdata hakim bersifat pasif. Artinya hakim hanya akan mempertimbangkan dan memutuskan apa yang diminta oleh para pihak berdasarkan bukti yang disajikan oleh masing-masing pihak. Hakim tidak bisa memberikan putusan di luar dari apa yang dimintakan. Sehingga apabila dalam gugatan tidak dimintakan mengenai nafkah maka hakim tidak akan bisa untuk memberikan putusan mengenai nafkah. Oleh karena itu, jika suami yang menggugat isterinya dan tidak memasukkan nafkah di dalam petitum gugatan, maka hakim tentu tidak akan memutuskan terkait hal tersebut, dan tidak akan berpengaruh pada diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berdasarkan pada keyakinan dan minimal 2 alat bukti yang sah.

Lalu bagaimana jika seorang isteri menggugat suaminya dan dalam gugatannya isteri menuntut agar suaminya dihukum untuk membayar nafkah isteri, lalu si suami dalam jawabannya menolak permintaan tersebut.

Dalam proses persidangan, mengajukan dalil dan membantah dalil adalah suatu hal yang lumrah. Pada akhirnya hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Jika nyatanya majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, maka si suami wajib melaksanakan isi putusan tersebut.

Bagaimana jika suami tidak mau menjalankan isi putusan tersebut. Maka si isteri dapat mengajukan upaya eksekusi paksa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 HIR, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, kiranya dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca. Ulasan ini bukan suatu legal opini ataupun pendapat hukum yang mengikat, hanya sebagai bahan pertimbangan dan gambaran umum atas suatu permasalahan hukum.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Kompilasi Hukum Islam;
  3. Het Herzien Indische Reglement (HIR).

 393 total views

The Stress Lawyer

Penulis adalah seorang lawyer muda di Jakarta, punya cita-cita menjadi seorang akademi dan terkadang tersesat dalam imajinasi sendiri.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *